Koperasi Indonesia, Harapan Yang Terlupakan.

Apa yang terpikir oleh kita begitu mendengar kata koperasi atau “koperasi indonesia”?

Biasanya orang akan teringat dengan “utang”, “pinjaman”, “kredit”, dan berbagai istilah sejenis lainnya.

Kok bisa? Tentu kita berpikir melalui apa yang kita lihat dan saksikan. Begitu banyak koperasi di sekitar kita, dan kebanyakan usahanya adalah — atau hanyalah– simpan pinjam.

Kok bisa? Ini pertanyaan serius, yang tidak pernah mendapat jawaban sepadan.

Bertahun-tahun kita hidup dengan tertanam, atau ditanam “dogma” bahwa usaha identik dengan modal. Kesulitan usaha adalah akibat tiadanya modal, Kalau usaha mau tambah maju maka haruslah ditambah modal.

Tidak ada modal sendiri maka harus pinjam. Tidak ada yang memberi pinjaman maka dibuatlah koperasi. Maka lama-lama koperasi identik dengan uang dan modal.

Padahal benarkah demikian?

Kalau itu benar, pastilah kita akan melihat koperasi dengan usahanya yang berkibar-kibar. Dan kenyataannya? Terlalu sedikit koperasi yang bersinar, itupun lagi-lagi sebagian besar dengan cara memutar kapital.

Sebagian besar tinggal papan nama, jadi bisnis ketuanya saja, dan tak sedikit yang berkoperasi dengan cara menyimpang. Mengapa ini terjadi?

Padahal sudah 68 tahun kita mencitakan Indonesia berkoperasi? Apa yang harus kita lakukan sebagai jalan keluar?

Yah, kita perlu lebih resah dan gelisah lagi. Mengapa? Tahun 2012 yang lalu PBB sudah mencanangkannya sebagai Tahun Koperasi. Dan, koperasi tumbuh berkembang luar biasa di banyak negara maju, yang sering kita sebut sebagai negara individualis, liberal, dan kapitalis. Nah, ini lagi bagaimana bisa?

Koperasi rakyat di negara Jepang menguasai sektor pertanian,  di negara Jerman menguasai perbankan dan keuangan, di negara Denmark dan Swedia koperasi rakyat menguasai peternakan.

Di Prancis menguasai ritel dan keuangan, di Singapura koperasi rakyat menguasai perdagangan, di Amerika menguasai distribusi perlistrikan, di pelosok Italia menguasai distribusi jasa sosial, di Inggris menguasai pasar-pasar, dan banyak lagi contoh fantastis di negara maju lain.

Lagi-lagi kita terperangah, kok bisa?

Kita harus menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentunya bukan sekedar untuk dipahami, namun menjadi bekal  membangun gerakan koperasi yang sejati sesuai dengan amanat dan cita-cita konstitusi. Dan agar kita tidak pernah melepaskan koperasi dari misi mulianya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

A.    Pengertian dan Prinsip Kooperasi

Agak aneh memang kalau koperasi di Indonesia berkembang menjadi lembaga pinjam-pinjam. Hal ini karena mau seksama menelaah pengertiannya saja maka pastilah ia tidak sekedar menjadi pemutar kapital.

Bahkan seharusnya ia menjadi pelengkap saja, bukan justru dijadikan sebagai pegangan. Mari kita cermati dengan seksama definisi koperasi dari International Cooperative Alliance (ICA) sebagai mana tertera di bawah ini:

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan –kebutuhan dan aspirasi – aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis”.

Nah, disebutkan bahwa koperasi adalah “perkumpulan orang” dan justru di sinilah letak perbedaan mendasarnya dengan perusahaan lain (perseroan terbatas) yang merupakan kumpulan modal.

Bagi koperasi yang terpenting adalah orang, yaitu manusia yang memiliki tiga elemen mikro-nya; hati, jiwa, dan akal pikiran, serta elemen meso-nya ekonomi, sosial, dan budaya . Lantas kenapa koperasi Indonesia sekarang justru bertolak belakang dengan pengertiannya sendiri?

Mari kita cermati lebih jauh ke dalam prinsip-prinsip yang mencerminkan jati diri koperasi yang dibakukan oleh ICA menjadi 7 prinsip koperasi internasional, yaitu:

1.    Prinsip Pertama:  Keanggotaan Sukarela dan Terbuka; koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi siapapun yang mampu menyumbangkan jasa serta bersedia menerima tanggung jawab sebagai anggota, tanpa diskriminasi gender, rasial, sosial, politik atau agama.

2.    Prinsip kedua: Pengendalian Koperasi oleh Anggota Secara Demokratis; koperasi adalah perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh  anggota secara aktif dapat berpartisipasi dalam penetapan kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan.

Semua anggota, baik pria maupun wanita bekerja sebagai wakil-wakil yang dipilh, bertanggung jawab kepada anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan- tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

3.    Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota; Anggota-anggota menyumbang secara  adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka.

Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut merupakan investasi bersama dari koperasi anggota; dan biasanya anggota akan menerima kompensasi yang terbatas terhadap modal.

Anggota koperasi memberikan masukan untuk salah satu atau tujuan-tujuan sebagai berikut:

“Pengembangan koperasi mereka; kemungkinan dengan membentuk dana cadangan yang tidak dapat dibagi-bagi; pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi; dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota”.

4.    Prinsip keempat: Otonomi Dan Kebebasan; koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang memenuhi kebutuhan sendiri namun dikendalikan oleh para anggotanya.

Koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan berbagai organisasi lain, juga dengan pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota koperasi serta dipertahankannya sifat otonom koperasi

5.    Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi; koperasi mengadakan pendidikan / pelatihan bagi para anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan koperasi.

Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya para pemuda yang mengendalikan opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan kerja sama.

6.    Prinsip Keenam: Kerjasama Diantara koperasi; yang akan dapat memberikan pelayanan paling efisien dan efektif kepada para anggota dan memperkuat gerak koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

7.    Prinsip Ketujuh: Kepedulian Terhadap Komunitas; koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

Demikian, dapat disarikan bahwa koperasi adalah usaha bersama, yang dimiliki, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan bersama-sama oleh para anggotanya. Dalam koperasi berlaku satu orang satu suara, karena koperasi menghargai manusia lebih di atas modal yang hanya menjadi alat dan pelengkap saja.

B.    Dasar dan Cita-Cita Kooperasi Indonesia

Lalu apa yang menjadi dasar bagi Hatta dan pendiri bangsa lainnya sehingga begitu gandrung akan koperasi? Ke mana sebenarnya arah perjuangan koperasi Indonesia?

Mari kita kupas satu persatu mulai dengan pernyataan Hatta di bawah ini:

Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Selain demokrasi politik harus juga berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, artinya kita manusia yang belum merdeka, dan persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, mencakup seluruh lingkup kehidupan yang menentukan nasib manusia

Sesuai Penjelasan Pasal 33 ayat (1), maka bangun perusahaan yang sesuai dengan amanat demokrasi ekonomi di atas adalah koperasi. Ini berarti koperasi memuat filosofi persamaan, yang sesuai dengan ajaran agama bahwa setiap manusia dilahirkan sama, satu sama lain tidak lebih mulia kecuali menurut ketakwaannya kepada Tuhan YME.

Tiada kemerdekaan tanpa persamaan, demikian pesan Hatta. Sejalan dengan ajaran tauhid yang membebaskan manusia dari ketergantungan kepada manusia, karena dipandang ada ketidaksamaan derajat di antara mereka. Demikian pula perusahaan kapitalis membedakan segelintir orang sebagai majikan, pemilik dan pengambil keputusan, sedangkan sebagian besar golongan lagi sebagai buruhnya saja.

Dalam hal ini Hatta sepakat dengan Frans Staudinger yang mendefinisikan koperasi sebagai “suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak yang sama dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama-sama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modal yang diinvestasikan melainkan menurut kualitas kegiatannya bertindak didalam perusahaan mereka itu”.

Berdasar filosofi persamaan di atas, maka koperasi wajib dikelola untuk memenuhi keperluan hidup bersama. Dengan begitu, maju mundurnya koperasi bergantung kepada usaha dan tanggungjawab seluruh anggotanya. Sesuai corak produksnya, Hatta membedakan koperasi dengan perusahaan kapitalis:

Pada koperasi yang terutama adalah menyelenggarakan keperluan-hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan seperti pada firma, perseroan anonim, dan lain-lainnya itu.

Berbeda dengan perseroan di mana ahli para peseronya kebanyakan tidak ikut menjalankan bisnis menunggu pembagian keuntungan saja pada akhir tahun, anggota koperasi rata-rata ikut berusaha dan bertanggungjawab (Pidato Hari Koperasi 1, 1951)

Demikian koperasi sejalan dengan ajaran agama, di mana manusia adalah khalifah di muka bumi. Setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

Dan kembali Hatta mengingatkan dalam Pidato Peringatan Hari Koperasi ke-II tahun 1952 bahwa “asar koperasi adalah usaha bersama sebagai auto-aktivitet dengan bersama-sama bertanggungjawab”. Dalam koperasi anggota adalah utama.

Sementara itu, di sebelah persamaan barulah ada persaudaraan. Koperasi dibangun atas dasar kerjasama, bukan persaingan. Sejalan dengan ajaran agama yang meneguhkan ukhuwah, jamaah, dan menolak firqoh atau perpecahan.

Pun sekali-kalinya agama menganjurkan perlombaan adalah dalam hal kebaikan. Hatta menegaskan dalam hal ini:

Koperasi yang bersaing-saingan satu sama lain akan membawa kerubuhan bagi semuanya. Karena persaingan bertentangan dengan landasan koperasi.

Dasar koperasi ialah kerjasama. Yang akan beruntung dengan perpecahan koperasi ialah lawannya, yaitu perusahaan-perusahaan kapitalis (Pidato Hari Koperasi ke-IV, 1954)

Dalam pada itu, persaudaraan akan melahirkan kebersamaan dan persatuan. Dengan itulah maka ekonomi rakyat akan sanggup keluar dari lumpur eksploitasi.

Kemakmuran bagi semua pun mewujud menjadi kenyataan. Dengan pondasi kebersamaan dan persatuan itulah maka didirikanlah koperasi sebagai organisasi untuk melestarikan tolong menolong dan swadaya (self-help) yang berusaha meneguhkan kemandirian dan rasa percaya diri seluruh anggotanya.

Koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan persatuan untuk menghadapi perusahaan kapitalis sangat ditekankan lagi oleh Hatta:

Orang sering-sering menjerit-jerit tentang kekuasaan perekonomian kapitalis yang masih dirasai di Indonesia. Akan tetapi organisasi yang sanggup mengimbangi kekuasaan kapitalisme, seperti terbukti terjadi pada berbagai Negara di dunia, yaitu organisasi koperasi, diperlemah dengan mengadakan perpecahan (Pidato Hari Koperasi ke-IV, 1954)

Lalu mau dibawa kemana koperasi Indonesia menurut pendiri bangsa? Dan bagaimana kenyataannya arah perekonomian Indonesia sekarang ini?

Pada peringatan Hari Koperasi tahun 1951 Wakil Presiden Republik Indonesia Drs Muhammad Hatta, yang kemudian menjadi Bapak Koperasi Indonesia memberikan sambutan secara jelas bagaimana koperasi berusaha menghapus sistem ekonomi kapitalis, di mana menurut Hatta:

“Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Persekutuan koperasi adalah persekutuan keluarga, yang menimbulkan tanggung jawab bersama.” (Hatta, 1951)

Perjalanan ekonomi Indonesia masih menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Bagaimana bisa? Kutipan di atas bukanlah pandangan Hatta semata, tetapi sudah tercantum jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1): “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Tafsirnya pun sudah jelas dalam bagian Penjelasan yang menyebutkan: “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Bung Hatta dalam setiap Pidato Hari lahir Koperasi selalu menyampaikan cita-cita Indonesia berkoperasi. Perekonomian Indonesia di masa yang akan datang diimpikannya sebagai “kebun koperasi”.

Lalu di mana menyimpangnya? Dulu Hatta selalu mendorong perlunya Bank Koperasi Tani, Nelayan, ataupun Industri. Dan sekarang? Tak satupun tersisa. Bank kita adalah korporasi, yang menjadikan jutaan karyawan sebagai buruhnya saja. Diam tak bersuara dalam pengambilan putusan setiap tahunnya. Sedih lagi 50% lebih bank milik perusahaan di luar sana.

Dulu Hatta menganjurkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lewat retail-retail koperasi konsumsi. Dan hari ini? Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa pun korporasi mendominasi. Lagi-lagi sebagian besar milik luar negeri. Jutaan masyarakat kita menjadi pasar saja. Suara-suara mereka di pasarpun berangsur sepi.

Dulu Hatta telah mengajak rakyat kecil menabung di koperasi. Ini perlu agar tersedia kapital untuk berproduksi. Sekarang koperasi menjadi tempat pemutar kapital orang luar, minim tabungan anggotanya.

Tinggallah mereka diperas dengan bunga tinggi, meskipun berkedok koperasi. Bahkan koperasi simpan pinjam yang maju umumnya mandeg di sini.

Dulu Hatta sudah mengingatkan pentingnya koperasi produksi agar rakyat dapat mengelola berbagai sumber daya alam menjadi barang jadi. Semua itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Dan saat ini? Minyak, gas, batu bara, emas, dan kebun sawit sudah jatuh ke tangan korporasi luar negeri. Tiada produksi kecuali dijual mentah, untuk kebutuhan luar negeri. Impor pun menjadi-jadi.

Dan dulu Hatta pun tak bosan-bosannya memperingatkan banyaknya koperasi yang menyimpang. Dan sekarang? Seandainya koperasi-koperasi di Indonesia ditertibkan sesuai dengan prinsip International Cooperative Alliance (ICA), maka lebih banyak “koperasi” yang tidak patut disebut koperasi.

Terlalu banyak koperasi “menyimpang” di negeri ini.

Semua itu dulu, meskipun Pasal 33 UUD 1945 masih ada sampai hari ini.

Dan saat ini koperasi rakyat di Prancis, Amerika, Jerman, Jepang, Finlandia, Swedia, Spanyol, Singapura, Italia, Denmark, Inggris, Belanda, Bangladesh dan China telah menguasai sektor-sektor vital ekonomi nasional mereka.

Sementara kondisi sebaliknya masih terjadi di Indonesia. Sungguh paradoks dengan kenyataan adanya Kementerian dan UU Koperasi di sini.

Lalu apa akar masalah dari itu semua?

c.    Masalah kooperasi Indonesia

Atas sebab alamiahkah masih jauhnya keadaan koperasi dari cita-cita konstitusi; ”produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”?

Kiranya tidak karena ekonomi Indonesia memang tidak berkembang secara alamiah, bahkan sampai hari ini. Bagaimana bisa?

Koperasi dan Neokolonialisme

Koperasi diperjuangkan para Pendiri Bangsa untuk mengoreksi ketimpangan struktural warisan sistem ekonomi kolonial di masa lalu. Pada waktu itu ekonomi rakyat berada di bawah eksploitasi kaum perantara dan Bangsa Eropa.

Oleh karenanya, mereka yakin bahwa tegaknya sistem ekonomi nasional (sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945) adalah prasyarat tumbuh-kembangnya gerakan koperasi di Indonesia.

Kini kita menyaksikan betapa masih banyak ketimpangan struktur ekonomi Indonesia hari ini. Lebih menyedihkan lagi bahwa lapisan atas ekonomi kita masih dikuasai ”penguasa lama”.

Bagaimana bisa? Sekedar informasi, 67% kapital di Pasar Modal (BEJ) dikuasai oleh pemodal asing. Bukan hanya itu, korporasi asing pun sudah menguasai 85% pengelolaan migas Indonesia.

Neokolonialisme ini seolah disempurnakan dengan dikuasainya lebih dari separuh perbankan di Indonesia (FRI, 2007).

Keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak semakin ditentukan oleh perorangan (asing). Tidak cukup tersedia lagi kebebasan untuk merancang masa depan sendiri.

Kekuatan persamaan, kebersamaan, dan persaudaran manusia pun justru dikebiri. Dan ini adalah pukulan telak bagi gerakan koperasi! .

Koperasi tidak mungkin tumbuh subur di atas tiang-tiang neokolonialisme dan panji-panji imperialisme.

Lihatlah koperasi yang maju pesat di negara lain; seperti di Belanda, Italia, Norwegia, Spanyol, Swedia, Inggris, Denmark,  dan masih banyak lagi di negara berbasis koperasi.

Adakah ekonomi mereka tergantung pada bangsa lain? Adakah Sumber Daya Alam mereka masih dikuasai pemodal asing? Adakah mereka menelan mentah-mentah paham globalisasi ekonomi?

Kini siapa yang diharapkan dapat memikul kembali panji-panji demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi? Sementara jangan tanya pemerintah dan DPR lah.

Alih-alih mengoreksi ketimpangan struktural ini, mereka justru telah menyediakan stempel bagi tegaknya hegemoni korporatokrasi (asing).

Baru beberapa tahun lalu mereka mengesahkan UU Penanaman Modal yang semakin memberi keleluasaan buat pemodal asing untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia.

Rasanya ini adalah puncak prestasi faham individualisme  yang menjadi lawan koperasi.

Selama beberapa tahun pemerintah setia mengerjakan proyek privatisasi BUMN serta privatisasi aset strategis nasional (semisal air, migas, serta hutan) dan liberalisasi perdagangan, pertanian, dan pendidikan.

Bukankah itu semua yang sangat tidak boleh terjadi dalam alam pemikiran demokrasi ekonomi?

Bagaimana dengan pegiat koperasi? Rasanya saya tidak akan banyak komentar, dan bahwa kebanyakan mereka ”mendiamkan” proses de-nasionalisasi dan korporatokrasi ini terjadi.

Koperasi dan Kapitalisme

Di bawah struktur dan pemikiran warisan kolonial tersebut koperasi tidak dapat berkembang sewajarnya. Koperasi juga belum mampu menandingi kapitalis kecil sekelas pengijon, tengkulak dan rentenir yang masih menghantui rakyat kecil di seluruh pelosok negeri.

Kenapa?

Lihatlah kebersatuan yang masih lemah di antara koperasi-koperasi di Indonesia. Koperasi terjebak pada fungsionalisme, di mana yang dikembangkan justru koperasi karyawan, koperasi tentara,  koperasi pegawai negeri, ataupun koperasi mahasiswa.

Kelas-kelas ekonomi semacam ini jelas sekali membangun sekat-sekat di antara mereka. Koperasi seperti ini jelas tidak akan pernah menjadi besar dan tidak akan mampu menandingi kekuasaan (modal) korporasi.

Terlalu banyak pemodal besar yang berpura-pura berkoperasi. Mereka membuat koperasi angkutan, koperasi taksi, dan koperasi lainnya yang lebih cocok disebut sebagai ”persekutuan majikan”.

Koperasi Indonesia tidak akan berkembang di atas penyimpangan prinsip dan kepuran-puraan ini. Koperasi harus didasarkan pada basis yang jelas; entah itu secara sektoral maupun spasial. Lihatlah koperasi di negara-negara tadi.

Bukankah di sana semua pelaku ekonomi (yang terkait dalam mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi suatu komoditi) terhimpun dalam koperasi?

Bukankah di negara tersebut koperasi yang maju adalah koperasi susu, koperasi listrik, koperasi karet, koperasi kopi, koperasi kayu lapis, koperasi bunga, dan koperasi berbasis komoditi lainnya.

Misalnya juga lihatlah berkembangnya koperasi berbasis wilayah (cooperative-regional) seperti industri manufaktur kecil di Emilia Rogmana, Italia atau koperasi wilayah yang sukses mengintegrasikan sektor industri, keuangan dan pertanian di Mondragon, Spanyol.

Koperasi di Bologna, Emilia Rogmana menguasai 85% dari seluruh distribusi jasa sosial di kota, menguasai 45% PDRB, menghasilkan PDRB perkapita tertinggi di Italia. Dua pertiga penduduk Bologna menjadi anggota koperasi, keputusan untuk memberikan kredit dibuat di daerah, dan didukung oleh University of Bologna yang berspesialisasi dalam Civil Economy and Cooperatives.

Memang butuh kemauan besar dari pegiat koperasi, utamanya dari kalangan intelektual, untuk tidak terjebak pada eksklusifisme kelas (elitisme).

Mereka, melalui gerakan koperasi, dapat merajut kembali jaringan kebersamaan dan kebersatuan ekonomi. Silahkan bisa diurai mulai dari mata rantai sektoral atau langsung dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam satu wilayah.

Pemerintah, perbankan, dan LSM dalam dan luar negeri kiranya masih abai dengan lemahnya kooperasi rakyat Indonesia.

Walhasil berbagai program pembangunan dan pemberdayaan selalu identik dengan penetrasi modal (utang) baru dari luar teritori dan kelembagaan yang sudah sarat dengan sumber daya tersebut.

Akibatnya kemudian, persatuan ekonomi antar organisasi rakyat makin  lemah, ketergantungan finansial makin besar, kepasrahan atas pengaruh luar makin kuat, dan rakyat banyak terus saja membiayai kemakmuran yang dikecap oleh elit-elit korporasi di kota besar.

Hari ini hampir susah dijumpai satu desa yang bebas dari skim generik Pemerintah Pusat serta Bank Dunia melalui utang-utang lunaknya di berbagai program yang ada.

Padahal sudah sejak lama desa dan kota-kota di sekitarnya penuh dengan para cendekiawan, teknologi tepat guna, innovator, pemodal, dan konsep-konsep yang sesuai dengan kearifan lokal.

Padahal, bingkai NKRI bukan berarti selalu tergantung pada apa yang datang dari Jakarta, apalagi yang diprakarsai oleh segelintir elit di luar negeri. Lebih dari itu NKRI harus dibangun dengan kemauan kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri.

D.    Membangun Kooperasi Sejati

Upaya melawan kolonialisasi dan membangun kemandirian bangsa dengan memperluas peranan koperasi di masa yang akan datang perlu dibangun dari dua arah, yaitu dari atas dan bawah secara simultan.

Dari bawah dapat dilakukan dengan mengembangkan model daerah koperasi (cooperative-regional).

Daerah koperasi dibangun berdasarkan model kerjasama antarkoperasi dalam satu siklus ekonomi yang saling berkaitan di daerah tertentu (Kabupaten/Propinsi).

Dalam hal ini misalnya dapat diambil koperasi tani (koperasi produksi) dan koperasi buruh di suatu daerah sebagai basis awal, Di antara kedua koperasi tersebut dihubungkan dengan sebuah MoU, misalnya yang mengatur tentang pembelian beras, sayuran, dan buah-buahan.

Berpijak dari pola-pola relasi demokratis antar koperasi ini maka dapat dipetakan juga pola hubungan lain yang memungkinkan dalam satu wilayah, termasuk misalnya mengintegrasikan koperasi tertentu dengan koperasi simpan pinjam ataupun lembaga keuangan yang lain.

Peningkatan daya kerjasama (cooperativeness) ini harus mampu meningkatkan peran koperasi dalam penguasaan produksi, distribusi, dan kepemilikan atas faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Supaya terbangun kesamaan persepsi dan tujuan maka agenda ini kiranya dapat dirumuskan dengan indikator kinerja yang jauh lebih terukur ke dalam sebuah visi tertentu, misalnya: ”Jogja In-Cooperative 2025”.

Sebagai langkah lanjutan dapat dibangun juga kerjasama antar-daerah koperasi atau antara daerah tertentu dengan daerah di luar negeri (Sister Cooperative City) seperti dengan Propinsi Emilia Romagna atau Mondragon.

Tanpa perlu menunggu berkembangnya daerah-daerah koperasi maka secara simultan di tingkatan makro perlu dilakukan upaya-upaya menegakkan sistem ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sebelumnya kiranya perlu dibangun Konsensus Koperasi Indonesia perihal gambaran seperti apa potensi koperasi sebagai basis ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Kondisi ini tentu merupakan segregasi dari perluasan peran koperasi dalam tiga aspek perekonomian seperti yang diperjuangkan di tiap-tiap daerah.

Tentu saja indikator kinerja koperasi nasional yang lebih terukur sangat diperlukan, seperti berapa porsi peran koperasi dalam produksi, distribusi, dan kepemilikan faktor-faktor produksi nasional.

Untuk itulah kiranya perlu dirumuskan secara bersama-sama visi “Indonesia In-cooperative 2025” sebagai bagian dari visi kemandirian bangsa.

Sementara itu, muasal dari ketertinggalan ekonomi rakyat dan koperasi adalah lemahnya keterhubungan dan menurunnya kesadaran yang memperlambat penguasaan atas pengetahuan serta teknologi.

Di sinilah relevansi konsep Bursa Ko-operasi (Bukopy), sebagai alat persatuan di antara koperasi rakyat yang berjuang untuk kemandirian ekonomi.

Bursa ini akan menjadi traffic modal, keahlian, kemitraan dan pendidikan di antara mereka. Pada akhirnya mereka mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan berbagai kekuatan dan kepentingan manapun, sehingga tidak lagi lemah dan tereksploitasi.

Berdirinya bursa –sebagai alternatif Bursa Efek Indonesia- ini pada setiap wilayah hendaknya menjadi buah kesadaran koperasi rakyat, sehingga pengelolaannya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai jenis koperasi rakyat yang ada.

Terminologi koperasi rakyat disini saya gunakan untuk membedakan dengan koperasi semu yang tak lebih dari “persekutuan majikan”, yang berkembang pesat akhir-akhir ini.

Manajemen operasional bursa dapat diserahkan kepada para profesional aktivis yang benar-benar menaruh hati bagi kedigdayaan koperasi Indonesia.

Dalam pada itu, membangun koperasi sejati memerlukan reformasi pendidikan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena pendidikan ekonomi Indonesia memiliki keanehan yang luar biasa.

Betapa tidak? Sekiranya ajaran-ajarannya diimpor serta merta dari negara Barat asalnya, maka sesampainya di Indonesia ternyata mengalami perasan hebat pada esensinya.

Ini nampak sekali jika kita menyoal koperasi, yang bahkan jauh-jauh hari koperasi sudah ditekadkan sebagai cita-cita ekonomi di dalam konstitusi.

Koperasi berkembang pesat baik di Eropa, Amerika, maupun negara-negara maju di Asia, namun kiranya tidak cukup layak ia mendapat tempat dalam pendidikan ekonomi kita.

Sampai-sampai tak banyak di antara kita yang tahu, betapa koperasi menguasai keuangan serta perbankan di Jerman, Prancis, Belanda. Koperasi juga yang menguasai pertanian di Jepang, bahkan yang mampu menguasai sektor perdagangan di Singapura.

Tengoklah pelajaran ekonomi kita, ternyata koperasi tidak mendapat tempat yang cukup yang memang sudah didominasi materi korporasi di hampir semua mata kuliahnya.

Bagaimana bisa? Padahal khusus di Indonesia, koperasi adalah amanat UUD 1945, cita-cita para pendiri bangsa. Dan kini, koperasi berkembang tidak sesuai prinsip dan jati dirinya, pun makin dijauhkan dari pemikiran kaum intelegensia.

Banyak koperasi pura-pura, hidup enggan mati tak mau, beroperasi hanya untuk meraih dana, dan tak sedikit yang sekedar menjadi kendaraan politik partai dan penguasa.

Sementara itu, di banyak sektor strategis korporasilah yang memegang kuasa. Lebih prihatin lagi karena kebanyakan mereka berasal dari luar Indonesia.

Berangkat dari itu maka pendidikan ekonomi perlu diadakan dengan pola studi koperasi rakyat yang ada di berbagai pelosok wilayah.

Agar anak-anak muda lebih memahami realitas kondisi dan persoalan yang dihadapi ekonomi rakyat dan koperasi disekitarnya. Agar mereka tidak putus dengan cita-cita para pendiri bangsanya.

Ini sekaligus salah satu upaya reformasi pendidikan ekonomi Indonesia, yang kiranya justru menjauhkan anak-anak muda dengan realitas dan persoalan ekonomi rakyat di lapangannya.

Hal ini agar mahasiswa tidak lagi sekedar menjawab soal dari buku yang mereka hapal dan akhirnya lupakan, melainkan menjawab persoalan nyata di lapangan.

Demikian halnya pendidikan alternatif untuk koperasi Indonesia perlu digalakkan dengan dukungan sumber daya di perguruan tinggi.

 

No Comments

Post a Comment